desa

Undang-undang ini membawa sejumlah perubahan penting terhadap Undang-Undang Desa. Pengaturan awal diperkuat kembali melalui penegasan asas, tujuan, dan kedudukan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi perubahan mencakup penataan kewenangan kepala desa, termasuk tambahan hak seperti tunjangan purnatugas, jaminan sosial, dan perlindungan hukum; perluasan kewajiban untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa; serta penegasan syarat calon kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun dan dapat menjabat dua periode. Pengaturan mengenai perangkat desa diubah untuk memberikan kepastian hak dan peningkatan kompetensi. Perubahan signifikan juga terjadi pada aspek keuangan desa, termasuk komposisi pendapatan desa, alokasi dana desa, serta prioritas belanja desa. Undang-undang ini juga memperkuat pembangunan desa melalui penyesuaian perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, pengembangan sistem informasi desa, serta peningkatan peran BUM Desa dalam kerja sama ekonomi yang profesional dan berdaya saing.