jalan

Perubahan dalam Undang-Undang ini mencakup restrukturisasi ketentuan umum, penambahan definisi Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan asas dan tujuan penyelenggaraan Jalan, serta perubahan lingkup pengaturan Undang-Undang. Perubahan lainnya meliputi penyempurnaan pengaturan mengenai pengelompokan Jalan dan statusnya, pengaturan di ruas Jalan arteri, pencantuman identitas Jalan, evaluasi status Jalan, dan penyempurnaan pengaturan bagian Jalan. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan dalam pengaturan Pembangunan Jalan Umum, termasuk penyusunan program, perencanaan teknis, pengadaan tanah, konstruksi, pengoperasian, dan preservasi Jalan. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian tarif tol yang dilakukan pemerintah.