penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Peraturan pemerintah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai objek hukum, yang diatur dalam bab-bab utama yang meliputi penataan, pembangunan, pengendalian, pendanaan dan pembiayaan, hingga peran masyarakat. Subjek hukum dalam peraturan ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Penyelenggaraan, dan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Mekanisme utamanya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan fasilitasi rumah layak huni dan lingkungan sehat, di mana ketentuan umum Pasal 1 mendefinisikan secara jelas ruang lingkup dan istilah kunci yang menjadi landasan seluruh proses, termasuk perubahan spesifik yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.