pengupahan

Peraturan pemerintah ini mengatur kebijakan pengupahan sebagai upaya mewujudkan penghidupan layak bagi kemanusiaan, di mana subjek hukumnya adalah Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Objek pengaturannya meliputi Upah sebagai hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan. Bab-bab utama yang diatur mencakup kebijakan Upah Minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, struktur dan skala Upah, Upah Kerja Lembur, Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, Upah cuti, bentuk dan cara pembayaran Upah, Upah atas hasil kerja borongan, Upah minimum pada usaha mikro dan kecil, dan sanksi administratif bagi pelanggaran. Mekanisme utamanya adalah penetapan Upah Minimum provinsi dan kabupaten/kota melalui formula perhitungan oleh Pemerintah Pusat serta kewajiban Pengusaha menyusun struktur dan skala Upah.