Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Q: Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak masih berlaku?

Status hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak diundangkan?

Tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak belum tercatat di JDIHN.

Q: Siapa yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak?

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Q: Tentang apa Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak?

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak berkaitan dengan bidang PERLINDUNGAN-ANAK.

Peraturan pemerintah ini mengatur mekanisme koordinasi yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk Gubernur dan Bupati atau Walikota, dalam upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Subjek hukum yang diatur adalah Kementerian atau Lembaga terkait di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah, dengan objek pengaturan berupa kegiatan pemenuhan Hak Anak dan pemberian Perlindungan Khusus Anak. Mekanisme utamanya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi yang dikoordinasikan secara terpadu untuk memastikan seluruh Anak Indonesia memperoleh hak dan perlindungan yang komprehensif.

Peraturan pemerintah ini berlaku sejak tanggal 6 September 2019, yaitu pada tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Ketentuan Peralihan dalam PP ini mengatur bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak yang berkaitan dengan penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini tidak mencabut peraturan sebelumnya secara spesifik, dan masa transisi bagi pihak terkait adalah sampai peraturan pelaksana yang baru ditetapkan.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak

penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup