Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

membutuhkan pengaturan mengenai register perkara Anak dan Anak Korban secara

rinci. Oleh karena itu disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register

Perkara Anak dan Anak Korban yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pedoman register perkara Anak dan

Anak Korban. Pengertian dari Register Perkara Anak dan anak Korban adalah buku

atau daftar mengenai perkara Anak dan Anak Korban yang dibuat secara khusus.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengregistrasian, data

registrasi yang bersifat rahasia, tata cara akses register dan ketentuan-ketentuan

lainnya

Ketentuan Penutup : Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2017

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

membutuhkan pengaturan mengenai register perkara Anak dan Anak Korban secara

rinci. Oleh karena itu disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register

Perkara Anak dan Anak Korban yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pedoman register perkara Anak dan

Anak Korban. Pengertian dari Register Perkara Anak dan anak Korban adalah buku

atau daftar mengenai perkara Anak dan Anak Korban yang dibuat secara khusus.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengregistrasian, data

registrasi yang bersifat rahasia, tata cara akses register dan ketentuan-ketentuan

lainnya

Ketentuan Penutup : Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2017