penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

PP ini mengatur keseluruhan mekanisme penyusunan RKA-K/L, mulai dari dasar, pendekatan, proses, hingga evaluasi. RKA-K/L disusun oleh setiap kementerian/lembaga menggunakan tiga pendekatan utama: kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan harus memuat informasi kinerja (program, kegiatan, sasaran) dan rincian anggaran berdasarkan klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Proses penyusunan dimulai dari penetapan Arah Kebijakan oleh Presiden, penyusunan Renja-K/L, penetapan pagu indikatif dan pagu anggaran, hingga penyusunan dan penelaahan RKA-K/L oleh K/L bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Usulan Inisiatif Baru diperbolehkan sepanjang sesuai prioritas pembangunan dan tidak melampaui pagu. RKA-K/L kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. Setelah pembahasan dengan DPR dan penetapan APBN, dilakukan penyesuaian RKA-K/L, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, serta penetapan alokasi anggaran melalui Keputusan Presiden. PP ini juga mengatur perubahan RKA-K/L dalam tahun berjalan, penyusunan RDP-BUN, serta mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang menjadi dasar pemantauan, pemberian ganjaran, atau sanksi dalam alokasi anggaran tahun berikutnya.