Latar Belakang
Pembentukan UU ini didorong oleh meningkatnya risiko bencana dan kecelakaan di wilayah Indonesia yang luas, sehingga diperlukan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
Materi Pokok
Mengatur kelembagaan dan kewenangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), termasuk pembinaan sumber daya manusia, pendanaan, dan kerja sama nasional maupun internasional.
Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup
Pemerintah wajib menetapkan peraturan pelaksanaan paling lambat 1 tahun setelah UU diundangkan.