informasi dan transaksi elektronik

Undang-undang ini mengatur mengenai pengakuan hukum atas informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penyelenggaraan sistem dan sertifikasi elektronik, transaksi elektronik baik publik maupun privat, perlindungan nama domain, hak kekayaan intelektual, dan data pribadi, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ruang siber. Selain itu, diatur pula ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam penyalahgunaan teknologi informasi, kewenangan penyidikan, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam memfasilitasi dan melindungi pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab.