cukai

Undang-Undang ini mengatur perubahan terhadap ketentuan dasar pengenaan, tarif, pemungutan, dan pengawasan cukai. Penegasan diberikan terhadap definisi barang kena cukai, mekanisme penetapan tarif, pengembalian cukai, serta ketentuan mengenai pita cukai. Selain itu, diatur pula sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran di bidang cukai serta peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan kebijakan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi barang tertentu yang berdampak pada kesehatan dan ketertiban umum.