Latar Belakang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan di Kabupaten Manggarai yang wilayahnya luas dan memiliki potensi besar. Berdasarkan hasil kajian mendalam Pemerintah dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah daerah, disimpulkan bahwa wilayah tersebut layak dibentuk menjadi daerah otonom baru. Kabupaten Manggarai Timur dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pokok-Pokok Pengaturan
Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pembentukan Kabupaten Manggarai Timur yang terdiri atas 6 kecamatan, yaitu Poco Ranaka, Lamba Leda, Elar, Sambi Rampas, Borong, dan Kota Komba, dengan ibu kota di Borong. Pengaturan juga mencakup batas wilayah, urusan pemerintahan daerah, pembentukan pemerintahan kabupaten, pemilihan dan penetapan Penjabat Bupati, pembentukan DPRD, pembentukan perangkat daerah, serta pengaturan mengenai personel, aset, dokumen, hibah, bantuan dana, dan pembinaan daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban memfasilitasi proses peralihan pemerintahan, aset, dan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di daerah baru ini.
Pengaturan Peralihan Penutup
Sebelum terbentuknya DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Penjabat Bupati berwenang menyusun rancangan APBD Kabupaten Manggarai Timur yang pelaksanaannya dilakukan setelah disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Seluruh peraturan daerah dan keputusan Bupati Manggarai yang masih relevan tetap berlaku di wilayah Kabupaten Manggarai Timur sampai ditetapkannya peraturan baru oleh pemerintah daerah yang baru, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Aturan penutup menetapkan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Manggarai Timur harus disesuaikan dengan undang-undang ini. Ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, dan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.