pemerintahan daerah

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Pengaturan mencakup pembentukan dan penghapusan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan dan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang ini juga mengatur susunan pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, hak dan kewajiban daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Diatur pula mekanisme pengawasan, pembinaan, serta pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.