Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang ini mengatur proses penyerahan pegawai, aset, BUMD, utang-piutang, serta dokumen dari kabupaten induk kepada delapan kabupaten baru di Kalimantan Tengah. Penyerahan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan harus diselesaikan paling lambat satu tahun setelah peresmian kabupaten. Selama masa transisi, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat ditanggung oleh kabupaten induk paling lama tiga tahun. Selain itu, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dari kabupaten induk tetap berlaku sementara hingga ditetapkannya peraturan baru oleh pemerintah kabupaten hasil pemekaran. Ketentuan penutup menetapkan bahwa semua peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.