JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Undang-undang ini mengatur kembali ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi penentuan waktu dan tempat terutangnya pajak, kewajiban pembuatan faktur pajak, tata cara penyetoran dan pelaporan, serta pemberian fasilitas pembebasan atau pengembalian PPN. Selain itu, diatur pula pengenaan PPN atas penyerahan aktiva tetap dan tanggung jawab pembeli atas pembayaran pajak.

Undang-undang ini tidak mencantumkan ketentuan peralihan khusus, namun menegaskan bahwa seluruh perubahan berlaku mulai 1 April 2010. Semua peraturan pelaksana yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

undang-undang nomor 18 tahun 2000

pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang m

Mengubah:

undang-undang nomor 18 tahun 2000

pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang m

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Mengubah:

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

undang-undang nomor 18 tahun 2000

pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang m

undang-undang nomor 18 tahun 2000

pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang m

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Riwayat

Mengubah:

Riwayat Uji Materi

Satu Naskah

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup