Latar Belakang

Undang-Undang ini dibentuk untuk menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 yang membentuk Kabupaten Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan, ditemukan beberapa kekeliruan dan ketidaksesuaian administratif, terutama mengenai batas wilayah dan cakupan wilayah kecamatan dalam kabupaten baru tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, diperlukan perubahan atas ketentuan yang telah ada agar sesuai dengan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat setempat.

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Latar Belakang

Undang-Undang ini dibentuk untuk menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 yang membentuk Kabupaten Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan, ditemukan beberapa kekeliruan dan ketidaksesuaian administratif, terutama mengenai batas wilayah dan cakupan wilayah kecamatan dalam kabupaten baru tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, diperlukan perubahan atas ketentuan yang telah ada agar sesuai dengan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat setempat.

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup