Question 1

Apa itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Tidak Berlaku. Diundangkan pada 19 Mei 1999. Undang-Undang ini mengatur penetapan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang didasarkan pada pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas…

Question 2

Apakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah masih berlaku?

Accepted Answer

Status hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah saat ini: Tidak Berlaku.

Question 3

Kapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diundangkan?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diundangkan pada 19 Mei 1999.

Question 4

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Question 5

Tentang apa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan bidang SISTEM KEUANGAN.

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Metadata Peraturan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Metadata Peraturan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Metadata Peraturan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Metadata Peraturan