pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon belum tercatat di JDIHN.

Q: Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon?

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Q: Tentang apa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon?

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii depok dan kotamadya daerah tingkat ii cilegon berkaitan dengan bidang KOTAMADYA - PEMBENTUKAN.

Tanggal pengundangan-

StatusBerlaku

Latar Belakang

Undang-Undang ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Serang yang berkembang pesat. Pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi, dan kompleksitas kebutuhan masyarakat menuntut pembentukan daerah otonom baru yang lebih mandiri, yaitu Kotamadya Depok dan Kotamadya Cilegon.

Materi Pokok

Undang-Undang ini mengatur pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang. Ditentukan batas wilayah, ibu kota, serta pengalihan aset, personel, dan dokumen dari kabupaten induk. Selain itu, diatur kedudukan pemerintahan sementara hingga terbentuknya perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing kotamadya.

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Seluruh ketentuan pelaksanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah baru ditetapkan paling lambat satu tahun sejak diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon