ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

Undang-undang ini mengatur ketentuan pokok bagi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai objeknya, yaitu suatu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipisahkan dari daerah pabean. Pengaturan ini bertujuan mendorong kegiatan perdagangan luar negeri dan investasi di wilayah tersebut. Subjek hukum utama meliputi Pemerintah Pusat yang melakukan pembinaan langsung terhadap kawasan, badan pengelola kelembagaan daerah bebas tersebut, serta setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalamnya. Mekanisme utamanya yang diatur dalam bab-bab pokok adalah pembebasan kawasan dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan cukai, untuk barang yang masuk atau keluar Daerah Bebas. Ketentuan ini mencakup pokok-pokok mengenai pembentukan daerah, kelembagaan, serta ketentuan pabean dan keuangan.