adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2023 TENTANG penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Koordinasi

Koordinasi

Definisi

adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2023 TENTANG penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan

Koordinasi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Koordinasi

Koordinasi

Definisi

adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2023 TENTANG penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Koordinasi

Koordinasi

Definisi

adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2023 TENTANG penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan