Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2004 TENTANG penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2004 TENTANG penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri

Menteri

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2004 TENTANG penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2004 TENTANG penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri