Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK

Definisi

adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 TENTANG wilayah pertambangan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK

Definisi

adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 TENTANG wilayah pertambangan