Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR

Definisi

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 TENTANG wilayah pertambangan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR

Definisi

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 TENTANG wilayah pertambangan