Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB

Definisi

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kekurangan pembayaran pokok paiak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 1997 TENTANG bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKB

Definisi

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kekurangan pembayaran pokok paiak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 1997 TENTANG bea perolehan hak atas tanah dan bangunan