Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar

Definisi

adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 23 tahun 2014 TENTANG pemerintahan daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar

Definisi

adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 23 tahun 2014 TENTANG pemerintahan daerah

Pelayanan Dasar

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar

Definisi

adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 23 tahun 2014 TENTANG pemerintahan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar

Definisi

adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 23 tahun 2014 TENTANG pemerintahan daerah