Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

|

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS

Definisi

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 8 tahun 2015 TENTANG pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS

Definisi

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 8 tahun 2015 TENTANG pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang