Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

|

Kekayaan Negara yang dipisahkan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kekayaan Negara yang dipisahkan

Kekayaan Negara yang dipisahkan

Definisi

adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 2003 TENTANG badan usaha milik negara

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kekayaan Negara yang dipisahkan

Kekayaan Negara yang dipisahkan

Definisi

adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 2003 TENTANG badan usaha milik negara