adalah hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 1997 TENTANG bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hak atas tanah

Hak atas tanah

Definisi

adalah hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 1997 TENTANG bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Hak atas tanah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hak atas tanah

Hak atas tanah

Definisi

adalah hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 1997 TENTANG bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hak atas tanah

Hak atas tanah

Definisi

adalah hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 1997 TENTANG bea perolehan hak atas tanah dan bangunan