adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 2003 TENTANG badan usaha milik negara

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 2003 TENTANG badan usaha milik negara

Menteri

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 2003 TENTANG badan usaha milik negara

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 2003 TENTANG badan usaha milik negara