Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, telah terjadi berbagai perkembangan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 sehingga diperlukan adanya perubahan perkiraan atas APBN 2009. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2009 dan jangka menengah baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

Dalam Undang – Undang ini diatur tentang : Perubahan beberapa ketentuan Undang- Undang No 41 Tahun 2008 yaitu Pasal 1 angka 18, 21, 28,31 diubah, Pasal 2 ayat (2), (3),(4),dan (5), Pasal 3 ayat (2),(3), sedangkan ayat (4) tetap tetapi penjelasannya diubah , Pasal 4 ayat (2), (3), (4), dan (5) diubah, sedangkan ayat (7) tetap tetapi penjelasannya diubah , Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) diubah , Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus , Di antara Pasal 11, 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A , Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A , Di antara ayat (4) dan (5) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan (4b), sedangkan ayat (5) dan penjelasan ayat (1) diubah , Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan(4) diubah, Pasal 17 ayat (2) diubah, sedangkan ayat (6) tetap tetapi penjelasannya diubah; Pasal 18 ayat (2) dan (3) diubah , Pasal 19 ayat (1) dan , (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap tetapi penjelasannya diubah , Pasal 21 diubah , Pasal 24 ayat (2) tetap tetapi penjelasannya diubah.

Ketentuan penutup tercantum dalam Pasal II yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk memastikan setiap orang mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, telah terjadi berbagai perkembangan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 sehingga diperlukan adanya perubahan perkiraan atas APBN 2009. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2009 dan jangka menengah baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

Dalam Undang – Undang ini diatur tentang : Perubahan beberapa ketentuan Undang- Undang No 41 Tahun 2008 yaitu Pasal 1 angka 18, 21, 28,31 diubah, Pasal 2 ayat (2), (3),(4),dan (5), Pasal 3 ayat (2),(3), sedangkan ayat (4) tetap tetapi penjelasannya diubah , Pasal 4 ayat (2), (3), (4), dan (5) diubah, sedangkan ayat (7) tetap tetapi penjelasannya diubah , Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) diubah , Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus , Di antara Pasal 11, 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A , Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A , Di antara ayat (4) dan (5) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan (4b), sedangkan ayat (5) dan penjelasan ayat (1) diubah , Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan(4) diubah, Pasal 17 ayat (2) diubah, sedangkan ayat (6) tetap tetapi penjelasannya diubah; Pasal 18 ayat (2) dan (3) diubah , Pasal 19 ayat (1) dan , (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap tetapi penjelasannya diubah , Pasal 21 diubah , Pasal 24 ayat (2) tetap tetapi penjelasannya diubah.

Ketentuan penutup tercantum dalam Pasal II yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk memastikan setiap orang mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.