Peraturan Presiden ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional di bidang kesehatan, meliputi Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis. Subjek hukum dari peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tersebut, sementara objek pengaturannya adalah Tunjangan Jabatan Fungsional yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Secara garis besar, mekanisme utamanya adalah penetapan besaran tunjangan yang berbeda-beda untuk setiap jenjang jabatan, dari tingkat terampil, ahli pertama, sampai dengan utama, di mana tunjangan tersebut dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan hanya diberikan selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan dan tidak menerima tunjangan jabatan struktural, dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.